Pada buku ini, dipaparkan: (1) pengertian, fungsi, dan tujuan hukum acara pidana; (2) sejarah pemberlakuan hukum acara pidana di Indonesia; (3) asas-asas hukum acara pidana; (4) wewenang pengadilan untuk mengadili; (5) ganti rugi dan rehabilitasi; (6) perkara koneksitas; (7) tahap-tahap proses pemeriksaan perkara pidana dalam hukum acara pidana; (8) surat dakwaan dan penuntutan; (9) hukum pembu…
Pajak merupakan suatu hal yang mendasar dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan negara. Dengan demikian pajak sangat menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan untuk sekarang dan masa yang akan datang.Di negara-negara yang menganut faham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak ditetapkan dalam undang-undang. Dalam hukum pajak diterangkan: subjek pajak, objek pajak, wa…
Buku ini membahas tentang sosiologi hukum, yaitu studi tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Aris Prio Agus Santoso menyajikan: \r\nI). Konsep dasar sosiologi hukuM;; 2)Analisis interaksi antara hukum dan masyarakat; 3)Studi kasus tentang dinamika hukum dalam masyarakat; 4)Buku ini berguna bagi; 5)Mahasiswa hukum dan sosiologi; 6) Praktisi hukum dan sosial; 7) Siapa saja yang ingi…
Buku Pengantar Hukum Pidana karya Aris Prio Agus Santoso, Rezi, dan Aryono merupakan karya yang menyajikan pemahaman dasar mengenai hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia. Buku ini membahas berbagai topik penting, antara lain: hakekat hukum pidana, asas legalitas, lingkungan kuasa berlakunya hukum pidana, kausalitas dalam hukum pidana, penafsiran dalam hukum pidana, tindak pidana, pidana dan…
Buku Pengantar Hukum Indonesia (Suatu Interpretasi Dasa\" karya Aris Prio Santoso, SH., MH membahas tentang konsep dasar hukum Indonesia dan interpretasinya. Berikut beberapa poin penting tentang buku ini: Tujuan: Buku ini bertujuan memberikan pemahaman tentang konsep dasar hukum Indonesia dan interpretasinya.- Isi Buku: Buku ini membahas tentang: - Konsep Dasar Hukum Indonesia: Definisi, tuj…
Abstrak Buku\\r\\nBuku ini menyajikan tinjauan menyeluruh mengenai hukum perdata di Indonesia, baik yang bersumber dari peninggalan kolonial (Burgerlijk Wetboek) maupun hukum perdata nasional yang telah berkembang. Penulis menguraikan konsep-konsep hukum perdata secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami hak dan kewajiban subjek hukum dalam hubungan keperdataan.\\r\\nPembahasan dimulai…
INTI PEMBAHASAN : BAB I) HAKEKAT HUKUM PERDATA; BAB II)SEJARAH HUKUM PERDATA; BAB III)SISTEMATIKA HUKUM PERDATA; BAB IV)PERIHAL ORANG; BAB V) TENTANG PERKAWINAN; \r\nBAB VI)TENTANG KELUARGA; BAB VII)TENTANG BENDA; BAB VIII)TENTANG WARIS; BAB IX)TENTANG PERIKANAN; BAB X)PEMBUKTIAN DAN DALUARSA.
INTI PEMBAHSAN DALAM BUKU INI: Bab 1–3 (Dasar dan Sumber Hukum); Bab 4–7 (Diskresi, Kepegawaian, dan Pejabat Publik); Bab 8–10 (Keputusan TUN dan Kompetensi PTUN); \r\nBab 11–12 (Perluasan Kewenangan dan Penyelesaian Sengketa).