Buku ini membahas tentang manajemen strategi, termasuk konsep, prinsip, dan praktiknya. Bakti Sri Rahayu menyajikan:\r\n\r\n1. Konsep dasar manajemen strategi\r\n2. Analisis lingkungan internal dan eksternal\r\n3. Strategi dan implementasinya\r\n\r\nBuku ini berguna bagi:\r\n\r\n1. Praktisi manajemen\r\n2. Mahasiswa manajemen\r\n3. Pengusaha dan profesional yang ingin memahami strategi bisnis\r…
Buku ini menyajikan pengenalan mendalam mengenai fondasi hukum Islam, mulai dari pengertian, karakteristik, asas-asas, hingga tujuan utama ditetapkannya hukum Islam (maqashid al-syari\\\'ah). Penulis mengajak pembaca untuk mengeksplorasi berbagai sumber hukum Islam, baik yang bersifat naqli (Al-Qur\\\'an dan Hadis) maupun aqli (ijtihad), serta memahami peran kaidah fiqh dalam menjawab persoalan…
Poin Utama Pembahasan Buku :Persiapan Spiritual dan Mental;Manajemen Jodoh dan Ta aruf;Restu Orang Tua;Persiapan Lahiriah & Kesiapan Konflik
INTI PEMBAHASAN BUKU INI :BAB I)PENGANTARN PPKN; BA II)PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT; BAB III)PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR PANCASILA; BABIV)PANCASILA DAN PERMASALAHAN AKTUAL; BAB V)INDETITAS NASIONAL DAN MULTIKULTUTRALISME; BAB VI)NEGARA DAN KONSTITUSI; BAB VII)PERATURAN PERUNDANG UNDNGAN; BAB VIII) NEGARA HUKUM\r\nRULE OF LAW, DAN HAM; BAB IX)HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
INTI PEMBAHASAN : I)Dasar-Dasar Hukum Islam; II)Sumber Hukum, Kaidah Fiqh, dan Ijtihad; III)Kajian Ushul Fiqh dan Pemecahan Masalah Hukum; IV)Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.
INTI PEMBAHASAN : Bab 1 hingga Bab 5 (Fondasi Tata Kelola dan Sumber Daya); Bab 6)Manajemen Kurikulum Perguruan Tinggi; Bab 7: Manajemen Sarana Prasarana di Perguruan Tinggi\r\nBab 8 (Pengembangan Mutu dan Transformasi Institusi).
Buku Pengantar Hukum Perdata karya Yayang Nanda Budiman, S.H. adalah panduan komprehensif yang membahas sistem hukum perdata di Indonesia secara mendasar. Buku ini menguraikan berbagai pilar penting seperti subjek hukum, hukum keluarga, kebendaan, hingga hukum perikatan dan kontrak, serta mengkaji isu kontemporer terkait kedudukan kecerdasan buatan dalam hukum.