Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya
HUKUM PERDATA DI INDONESIA PADA DASARNYA BERSUMBER PADA HUKUM NAPOLEON KEMUDIAN BEDASARKAN STAATSBLAAD NOMOR 23 TAHUN 1847 TENTANG BURGERLIJK WETBOEK VOOR INDONESIE ATAU BIASA DISINGKAT SEBAGAI BW/KUHPER. BW/KUHPER SEBENARNYA MERUPAKAN SUATU ATURAN HUKUM YANG DIBUAT OLEH PEMERINTAH HINDIA BELANDA YANG DITUJUKAN BAGI KAUM GOLONGAN WARGANEGARA BUKAN ASLI YAITU DARI EROPA, TIONGHOA DAN JUGA TIMUR …
Isi buku ini meliputi antara lain: UU, Ketetapan Presiden, Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri, Keputusan Menteri Agama, Keputusan Jaksa Agung, Instruksi Menteri Agama, serta Surat edaran Menteri Dalam Negeri, Surat Edaran Menteri Agama, serta Surat Edaran Menteri dalam Negeri.
Buku ini mengupas implementasi undang-undang sisdiknas dalam menghadapi setiap persoalan yang ada, agar selalu tercipta taraf dan kualitas pendidikan nasional yang lebih baik dan berkesinambungan. Bab 1 Tujuan pendidikan Nasional Bab 2 Berbagai upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan Bab 3 Mengkeritik undang-undang sisdiknas Bab 4 Pendidikan yang ilmiah, demokra…
Buku ini membahas tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengdilan pajak, terdiri dari enam bab pembahsan, yaitu Ketentuan umum, Susunan Pengadilan pajak, Kekuasaan Pengadilan pajak, Hukum acara, Ketentuan Peralihan, ketentuan penutup.
Buku ini berisikan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perseroan terbatas, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 26 TAhun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas; peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan Terbatas.
Buku ini terbagi kedalam empat buku pembahsan, yaitu; Buku kesatu tentang; Orang. Buku kedua tentang Barang. Buku ketiga; Perikatan, damn Buku keempat membahas tentang Pembuktian dan lewat waktu.
Buku ini mencakup seluruh Undang-undang Perpajakan tahun 2000 dan bersifat praktis regulasi, yaitu setiap pasal dan ayat dalam Undang-undang perpajakan langsung diberikan penjelasannya secara lengkap, mulai dari penjelasan dalam Undang-undang perpajakan itu sendiri. Peraturan pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, hingga Keputusan Dirjen Pajak (dalam huruf miring), diharapkan buku ini dapat …