Buku "KUHP & KUHAP" merupakan kompilasi dan penjelasan sistematis mengenai dua pilar utama dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHP mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana dan ancaman pidananya, sedangkan KUHAP mengatur prosedur atau tata cara penegakan hukum pidana, mulai dari penyelidikan, pe…
Buku "Manajemen Risiko 2" karya Ikatan Bankir Indonesia membahas tentang identifikasi risiko likuiditas, reputasi, hukum, kepatuhan, dan strategik bank. Berikut beberapa poin penting dari buku ini: - Tujuan: Buku ini disusun untuk membantu bankir memahami pengetahuan manajemen risiko dan meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola risiko. - Konten: Buku ini terdiri dari enam bagian, yait…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Berikut beberapa poin penting terkait undang-undang ini ¹ ²: - Tujuan: Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga kepentingan umum, meningkatkan e…
Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut: • KUHP disusun untuk mengganti KUHP warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda. • KUHP didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • KUHP terdiri dari tiga buku, yaitu Buku Satu tentang Aturan Umum, Buku Dua tentang Kejahatan, dan Buku Tiga tentang Pelangga…
MM. Isi 4 Pilar MPR-RI yang diungkapkan oleh Hasbi adalah : Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara ; UUD NKRI 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR ; NKRI sebagai bentuk negara ; Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.
Buku ini berisi kitab lengkap yang membahas tentang KItab undang-Undang Hukum Perdata; Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata; Kitab undang-Undang Hukum Pidana; Kitab undang_undang Hukum acara pidana; serta kitan Undang-undang hukum dagang.
BUKU INI MEMBAHAS : 1. .TENTANG ORNG 2. TENTANG BARSNG 3. TENTANG PERIKATAN 4. PEMBUKTIAN DAN KEDULUARSA 5. ATURAN UMUM 6. KEJAHATAN 7. PELANGGARAN
Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali melalui sidang MPR. Amandemen pertama ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 1999, amandemen kedua ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, amandemen ketiga ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, dan amandemen keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 200…
Tujuan Pengawasan terhadap notaris adalah agar notaris dalam melaksanakan jabatannya melaksanakan sebanyak-banyaknya peraturan perundang-undangan, khususnya UUJN dan Kode Etik Notaris, dan mencegah terjadinya pelanggaran. Dalam rangka merealisasikan mandat tersebut dibentuklah sebuah lembaga pengawas yang lebih mandiri, yaitu Majelis Pengawas Notaris yang menggantikan Pengadilan Negeri, yang di…
Buku ini berisi kumpulan dari istilah-istilah dalam dunia jurnalistik.