Bahan Pustaka ini mencakup : Susunan Undang-Undang RI No 6 thn 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 9 thn 1994,Undang-Undang No 16 tahun 2000,terakhir dengan UU Nomor 28 thn 2007 dan UU No 16 thn 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
buku ini hadir untuk memaparkan secara gamblang, antara lain, bagaimana proses dan teknik pembentukan sebuah UU yang dimulai dari tahap perencanaan melalui prolegnas, tahap persiapan, tahap penyusunan RUU, tahap perumusan, tahap pembahasan RUU yagn berlangsung di DPR RI, sampai tahap pengesahan, pengundangan, dan tahap penyebarluasan UU yang baru dibentuk
Buku ini dalam konteks pembahasan pemenuhan keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat menyuguhkan pembahasan yang cukup komprehenshif dan runtut. Mulai dari pembahasan tentang konsepsi Negara, tujuan Negara dari masa ke masa secara umum hingga masuk pada pembahasan yang lebih detail mengenai produk perundang-undangan dibidang sosial yang dikomparasikan dengan produk perundang-undangan sosial…
buku ini memberikan gambaran mengenai hukum pajak meliputi pengentian dan sejarah perpajakan di indonesia, asas-asas, falsafah, fungsi, subjek dan objek, penggolongan dan jenis pajak, kerahasiaan pajak, teori dan sistem pemungutan pajak, sanksi pajak, kepstian hukum dan penyelesaian sengketa pajak serta perbandingan pajak dibeberapa negara...
Pembahasan utama buku ini mengacu pada implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (beserta perubahannya) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Prof. Wicipto menguraikan secara rinci tahapan-tahapan krusial mulai dari perencanaan, penyusunan (termasuk teknik naskah akademik), pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Buku ini juga memberikan perhatian khusus pada struktur anat…
Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Otonomi Daerah mengisyaratkan kemungkinan pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan, di mana pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada desentralistik, Namun dalam praktiknya, penerapan kebijakan desentralisasi pendidikan tersebut memiliki kelem…
BAB 1 KETENTUAN UMUM BAB 2 RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG BAB 3 DASAR PERADILAN BAB 4 PRNYIDIKAN DAN PRTUNTUT UMUM BAB 5 PENANGKAPAN , PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN, PEMASUKAN RUMAH, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT BAB 6 TERSANGKA DAN TERDAKWA BAB 7 BANTUAN HUKUM BAB 8 BERITA ACARA BAB 9 SUMPAH ATAU JANAH BAB 10 WEWANANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI BAB 11 KONTEKSITAS …
BUKU INI MEMBAHAS : 1. .TENTANG ORNG 2. TENTANG BARSNG 3. TENTANG PERIKATAN 4. PEMBUKTIAN DAN KEDULUARSA 5. ATURAN UMUM 6. KEJAHATAN 7. PELANGGARAN
Buku ini membahas tuntas tentang Undang-Undang Agraria beserta penjelasannya pasal perpasal, berikut dengan peraturan lainnya yang masih terkait erat dengan Undang-Undang Agraria. Semua disampaikan secara lugas dan sistematis sehingga mudah dipahami oleh siapa pun. Dengan demikian, setiap orang menjadi tahu segala hal yang berhubungan dengan pertanahan. Jadi buku ini wajib dimiliki dan dijadik…
Buku Himpunan Perundang-undangan ini memuat tentang 1. Perbankan Syariah 2. Peradilan Agama untuk Ekonomi Syariah 3. Zakat 4. Profil PRINDES